MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Iduladha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Selain itu, distribusi hewan kurban juga dipastikan berjalan lancar dengan pengawasan kesehatan ternak secara ketat.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Yusfahri Perangin-Angin, mengatakan stok hewan kurban di Sumut saat ini mencapai sekitar 748.000 ekor, sementara kebutuhan menjelang Iduladha diperkirakan berkisar antara 2.500 hingga 5.000 ekor.
"Stok daging kita saat ini ada sebanyak 748.000 ekor yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Iduladha," ujar Yusfahri dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (20/5/2026).
Baca Juga: Pemprov Sumut Perkuat Tata Kelola BUMD, Tekankan Profesionalisme dan Transformasi Digital Ia menambahkan, Sumut juga berperan sebagai daerah pemasok hewan kurban untuk sejumlah provinsi lain seperti Sumatera Barat dan Riau.
Selain itu, Presiden RI juga menyalurkan bantuan 34 ekor sapi kurban untuk wilayah Sumut tahun ini. Sebanyak 33 ekor dialokasikan ke kabupaten/kota, sementara satu ekor lainnya untuk Pemprov Sumut.
Yusfahri menyebut sapi bantuan tersebut memiliki bobot besar, mulai dari 800 kilogram hingga mencapai 1 ton, dan seluruhnya berasal dari peternak lokal Sumut.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam dua tahun terakhir peternak di Sumut telah meningkatkan kapasitas produksi sapi berukuran besar, meski distribusi antarwilayah masih dilakukan melalui sistem subsidi silang.
"Seperti Nias, Tapanuli, dan Sibolga masih kita suplai dari Simalungun, Langkat, dan Binjai," katanya.
Dari sisi pengawasan, Pemprov Sumut memastikan seluruh hewan kurban harus memenuhi syarat kesehatan, tidak cacat, bebas penyakit, serta cukup umur sesuai ketentuan.
Pemerintah juga mendorong pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) oleh juru sembelih bersertifikat guna menjamin higienitas dan kehalalan.
Meski demikian, Pemprov tetap mengeluarkan imbauan agar pelaksanaan penyembelihan di masyarakat tetap mengikuti standar kesehatan dan kebersihan yang berlaku.*