JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti paradoks pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo mengaku prihatin setelah mempelajari data ekonomi nasional beberapa pekan usai dilantik menjadi presiden.
Menurut Prabowo, selama tujuh tahun terakhir Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 5 persen per tahun.
Baca Juga: Prabowo Wajibkan Ekspor Minyak Sawit dan Batu Bara Lewat BUMN, Devisa Rp1.100 Triliun Jadi Sorotan Secara akumulatif, pertumbuhan tersebut berarti ekonomi nasional meningkat sekitar 35 persen.
Namun, di tengah kenaikan itu, jumlah masyarakat miskin justru disebut bertambah, sementara kelompok kelas menengah mengalami penyusutan.
"Harusnya kita tambah kaya 35 persen. Tapi apa yang terjadi? Saya merasa setelah saya menerima data-data ini, beberapa minggu setelah saya jadi presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya," ujar Prabowo.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai persoalan serius yang harus dijawab secara ilmiah dan berbasis data.
Karena itu, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari parlemen, partai politik, akademisi, hingga organisasi masyarakat untuk mengkaji akar persoalan ekonomi nasional.
"7 tahun kali 5 persen, 35 persen ekonomi kita tumbuh, tapi rakyat kita yang miskin tambah. Yang kelas menengah turun," katanya.
Prabowo menilai terdapat persoalan mendasar dalam arah pembangunan ekonomi yang selama ini dijalankan.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi semestinya mampu memperluas kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kelompok rentan.
"Jawaban harus ilmiah, matematis. Dan menurut saya jawabannya adalah kemungkinan besar sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori yang tidak tepat," ujar Prabowo.