JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp826 triliun hingga 30 April 2026.
Angka tersebut setara 26,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.149,7 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan realisasi belanja tersebut tumbuh 51,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp546,7 triliun.
Baca Juga: IHSG Dibuka “Merah” Lagi, Pasar Deg-degan Tunggu Pidato Prabowo di DPR! Ia menekankan pentingnya menjaga agar belanja pemerintah dapat tersebar lebih merata sepanjang tahun anggaran.
"Jadi, kami ingin melihat belanja pemerintah terjadi merata sepanjang tahun," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp400,5 triliun atau 26,5 persen dari pagu Rp1.510,5 triliun.
Realisasi ini tumbuh 57,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan belanja K/L terutama ditopang oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, serta pembayaran tunjangan hari raya (THR) aparatur negara.
Belanja pegawai mencapai Rp126,9 triliun atau 35,4 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan 24,4 persen secara tahunan.
Kenaikan ini dipengaruhi pengangkatan 355 ribu aparatur sipil negara (ASN) baru, pembayaran THR ASN, TNI, Polri, serta pensiunan, hingga percepatan tunjangan bagi tenaga pendidik non-PNS.
Sementara itu, belanja barang mengalami lonjakan signifikan hingga Rp164,2 triliun atau tumbuh 130 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Komponen terbesar berasal dari pelaksanaan program MBG yang telah terealisasi Rp75 triliun, insentif biodiesel Rp9,2 triliun, serta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp4,8 triliun.