MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan distribusi Minyakita mulai berjalan lebih stabil di sejumlah wilayah.
Pemerintah juga mengklaim harga minyak goreng subsidi tersebut mulai terkendali setelah dilakukan koordinasi lintas instansi dan penguatan pengawasan distribusi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, mengatakan pemerintah daerah telah menindaklanjuti arahan Gubernur Sumatera Utara untuk memastikan distribusi Minyakita berjalan cepat dan tepat sasaran.
Baca Juga: Reinkarnasi Teologi Politik "Kita sudah menindaklanjuti arahan dari Bapak Gubernur Sumut untuk memastikan distribusi Minyakita berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkendali," ujar Dedi, Selasa, 19 Mei 2026.
Menurut dia, koordinasi dilakukan bersama Satgas Pangan Polda Sumut, Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Perum Bulog Kanwil Sumut, ID Food atau PT Rajawali Nusindo, hingga produsen dan distributor Minyakita di Sumatera Utara.
Dedi menyebut pemerintah ingin memastikan tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga di tingkat pasar.
Karena itu, seluruh pihak diminta aktif mengawasi rantai distribusi agar penyaluran minyak goreng subsidi tidak terhambat di tingkat distributor.
"Jika ada potensi kelangkaan atau kenaikan harga di lapangan, maka semua pihak harus bergerak bersama mulai dari produsen, pengelola distribusi, hingga pihak terkait pemantauan," katanya.
Pemerintah juga menyoroti hambatan distribusi ke wilayah kepulauan seperti Nias dan Gunungsitoli yang masih dipengaruhi persoalan biaya logistik dan transportasi.
Meski demikian, Dedi memastikan stok Minyakita di gudang Bulog Sumatera Utara masih mencukupi.
Saat ini, stok yang tersedia disebut mencapai sekitar 100 ribu liter dengan harga suplai dari Bulog sebesar Rp14.500 per liter.
Pemprov Sumut meminta distribusi Minyakita tidak berhenti pada tingkat tertentu dan benar-benar sampai ke pasar tradisional agar masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.