JAKARTA – Pengajar Universitas Paramadina Dr. Ariyo DP Irhamna menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 perlu dicermati secara lebih hati-hati. Menurutnya, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penguatan ekonomi nasional karena masih sangat bergantung pada dorongan belanja pemerintah.
Ariyo mengatakan angka pertumbuhan tersebut lebih menggambarkan efek stimulus fiskal jangka pendek di tengah tekanan struktural ekonomi yang terus meningkat. Ia menilai kritik dari sejumlah lembaga ekonomi seperti INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS perlu dilihat dari sisi kualitas serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam analisanya, Ariyo menjelaskan kenaikan inventori dari Rp4,2 triliun menjadi Rp104 triliun terjadi dalam hitungan kuartalan, bukan tahunan. Secara tahunan, perubahan inventori disebut hanya meningkat sekitar 22 persen, yakni dari Rp85,2 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi Rp104 triliun pada Triwulan I-2026.
Baca Juga: Purbaya Bantah MBG dan Kopdes Bebani APBN: Fiskal RI Masih Aman Menurutnya, kenaikan stok tersebut belum tentu menandakan lemahnya permintaan domestik. Kondisi itu bisa dipengaruhi persiapan pasokan menjelang Ramadan dan Idulfitri maupun langkah antisipasi impor.
Ariyo juga menilai kontraksi sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,99 persen tidak bertentangan dengan pertumbuhan industri manufaktur yang mencapai 5,04 persen. Ia menyebut kondisi itu sebagai dampak lanjutan dari kebijakan diskon tarif listrik 50 persen pada 2025 yang sebelumnya mendorong konsumsi rumah tangga.
"Ketika relaksasi dicabut pada 2026, pola konsumsi kembali normal sehingga memunculkan efek statistik pada sektor terkait," ujarnya.
Lebih lanjut, Ariyo memperkirakan tanpa dorongan konsumsi pemerintah yang tumbuh hingga 21,81 persen secara tahunan, pertumbuhan ekonomi riil Indonesia kemungkinan hanya berada di kisaran 4,4 hingga 4,6 persen. Konsumsi pemerintah disebut menyumbang sekitar 1,26 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia juga menyoroti Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia yang turun ke level 49,1 pada April 2026. Angka tersebut menunjukkan sektor industri mulai memasuki zona kontraksi meski data Produk Domestik Bruto (PDB) manufaktur masih tumbuh positif.
Selain tekanan sektor riil, Ariyo menilai ketahanan fiskal Indonesia juga mulai menghadapi tantangan serius. Hal itu terlihat dari perubahan posisi keseimbangan primer APBN yang sebelumnya surplus Rp21,9 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi defisit Rp95,8 triliun pada periode yang sama tahun ini.
Di saat bersamaan, pembayaran bunga utang negara meningkat 18,6 persen secara tahunan menjadi sekitar Rp144,3 triliun. Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17.605 per dolar AS juga disebut memperberat tekanan ekonomi domestik.
Ariyo mengingatkan depresiasi rupiah dapat menurunkan pendapatan riil masyarakat dalam konversi dolar AS dan menyulitkan target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.
Ia pun mendorong pemerintah untuk mempercepat belanja modal produktif dan melakukan reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran melalui bantuan langsung tunai kepada masyarakat berpenghasilan rendah.