JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi XI memanggil Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rapat kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Mei 2026.
Rapat tersebut awalnya membahas laporan kinerja Bank Indonesia sepanjang 2025, namun sorotan utama justru tertuju pada pelemahan nilai tukar rupiah yang terus menekan pasar keuangan domestik.
Sejumlah pejabat bank sentral terlihat hadir dalam rapat tersebut, termasuk jajaran deputi gubernur BI.
Baca Juga: Jalanan Dinilai Tak Lagi Aman, Sahroni Minta Polisi Bentuk Tim Pemburu Begal Dalam sesi pendalaman, anggota Komisi XI DPR melontarkan sejumlah pertanyaan tajam terkait depresiasi rupiah yang terus berlanjut meski berbagai instrumen stabilisasi telah digelontorkan.
Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, mempertanyakan efektivitas langkah intervensi yang dilakukan BI.
Menurut dia, bank sentral telah mengerahkan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas rupiah, namun tekanan terhadap mata uang domestik belum mereda.
"Pertanyaan kritisnya, semua instrumen yang dimiliki sudah dilakukan tetapi kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi?" kata Harris dalam rapat tersebut.
Ia menyoroti langkah BI yang telah melakukan intervensi di pasar keuangan hingga menyebabkan cadangan devisa turun menjadi 146 miliar dolar Amerika Serikat.
Selain itu, BI juga menaikkan yield Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menjadi 6,40 persen.
Tak hanya itu, bank sentral tercatat membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 332 triliun sepanjang 2025 dan kembali menambah pembelian senilai Rp 133 triliun pada tahun ini.
BI juga memperketat transaksi valuta asing dengan menaikkan batas pembelian dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 10.000 dolar AS menjadi 50.000 dolar AS per orang.
Meski demikian, nilai tukar rupiah tetap tertekan dan sempat menyentuh level Rp 17.680 per dolar AS pada perdagangan Senin siang.