JAKARTA – Klaim pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 menuai kritik dari kalangan akademisi Universitas Indonesia.
Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil perekonomian nasional.
Kritik itu tertuang dalam laporan bertajuk Indonesia GDP Growth, First Quarter 2026: Behind the 5.61 Percent Headline yang disusun oleh LPEM FEB UI.
Baca Juga: RI Akan Ekspor Pupuk ke Australia di Tengah Gejolak Global, Mentan Sebut Stok Nasional Surplus Dalam laporan tersebut, Guru Besar LPEM FEB UI Mohamad Ikhsan bersama peneliti Teuku Muhammad Riefky Hasan menyoroti adanya ketidaksesuaian data antar sektor ekonomi.
Mereka menilai pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 5,04 persen dinilai tidak selaras dengan kontraksi sektor listrik, gas, dan air yang justru tercatat minus 0,99 persen.
Menurut mereka, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena industri manufaktur sangat bergantung pada pasokan energi untuk menopang aktivitas produksi.
"Data sektoral yang muncul memperlihatkan adanya inkonsistensi internal yang perlu dikaji lebih dalam," demikian isi laporan tersebut.
LPEM FEB UI kemudian melakukan simulasi ulang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun ini.
Hasil estimasi mereka menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya berada di kisaran 4,6 hingga 4,9 persen, lebih rendah dibanding angka resmi pemerintah sebesar 5,61 persen.
Selisih hampir satu persen itu dinilai signifikan karena dapat memengaruhi persepsi investor, pelaku pasar, hingga arah kebijakan ekonomi pemerintah ke depan.
LPEM menilai transparansi metodologi statistik menjadi hal penting agar data ekonomi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang akurat.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan.