JAKARTA – Isu kenaikan utang negara yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai pemahaman fiskal yang keliru. Pengamat ekonomi menyebut utang negara tidak digunakan untuk membiayai satu program tertentu saja, melainkan menjadi bagian dari strategi pembiayaan nasional secara menyeluruh.
Pakar sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, mengatakan dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) modern, utang negara digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan.
"Utang negara tidak pernah berdiri hanya untuk membiayai satu program tunggal. Semua menjadi bagian dari strategi pembiayaan negara mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, hingga perlindungan sosial," ujar Ronny dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).
Baca Juga: Rupiah Tembus Rp 17.500, Menkeu Purbaya Siapkan Intervensi Pasar Obligasi Mulai Besok Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), total utang pemerintah hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp 9.920,42 triliun atau setara 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Ronny menjelaskan, struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme pooled financing atau pembiayaan gabungan, bukan utang berbasis proyek tertentu. Karena itu, menurutnya tidak tepat jika kenaikan utang langsung dikaitkan dengan program MBG.
"Kalau logika itu dipakai, maka semua program pemerintah bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang negara. Padahal pengelolaan ekonomi jauh lebih kompleks," katanya.
Ia menilai program MBG justru merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, pemenuhan gizi anak akan berdampak terhadap produktivitas ekonomi di masa depan.
"Negara bukan sekadar memberi makan siang, tetapi sedang melakukan investasi biologis dan intelektual bagi generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang," ujarnya.
Selain meningkatkan kualitas gizi, program MBG juga disebut memiliki dampak ekonomi terhadap sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, hingga penciptaan lapangan kerja lokal.
Ronny menegaskan perdebatan publik seharusnya lebih difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program dan pengawasan anggaran agar tepat sasaran.*
(d/dh)