JAKARTA – Utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 9.920,42 triliun hingga akhir Maret 2026 atau mendekati angka Rp 10.000 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada pada level aman.
Menurut dia, rasio utang Indonesia saat ini tercatat sebesar 40,75 persen terhadap PDB.
Baca Juga: Pemkot Tanjungbalai Rampungkan Pemeriksaan BPK atas LKPD 2025, Targetkan Raih WTP Ketiga Berturut-turut Angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen.
"Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB itu 60 persen. Kita masih jauh, masih sekitar 40 persen lebih sedikit, jadi aman," kata Purbaya, Senin, 11 Mei 2026.
Ia menilai posisi utang Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan maupun negara maju.
Purbaya menyebut rasio utang Singapore mencapai sekitar 180 persen terhadap PDB, sementara Malaysia dan Thailand juga memiliki rasio yang lebih tinggi dibanding Indonesia.
Ia juga membandingkan posisi utang Indonesia dengan United States dan Japan yang disebut memiliki rasio utang lebih besar.
Menurut Purbaya, pemerintah mengelola utang secara hati-hati dan terukur agar tetap terkendali.
"Kalau melihat dari itu, seharusnya pemerintah diapresiasi karena cukup hati-hati dalam mengelola utang," ujarnya.
"Jadi harusnya Anda puji-puji kita. Cuma nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus?" tambah Purbaya.
Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, mayoritas utang pemerintah berasal dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN).