JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi menerbitkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty selama dirinya menjabat sebagai bendahara negara.
Purbaya menyebut Indonesia sudah cukup dua kali menjalankan program tersebut, yakni pada 2016 dan 2022. Karena itu, ia menilai tidak ada lagi urgensi untuk mengulang kebijakan serupa.
"Selama saya menjabat Menteri Keuangan, saya tidak akan mengeluarkan tax amnesty, kecuali atas arahan Presiden Prabowo Subianto," kata Purbaya dalam press briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Baca Juga: Purbaya Tanggapi Kritik Ekonomi RI Tumbuh 5,61%: “Jelek Ribut, Tinggi Ribut, Maunya Apa Sebenarnya?” Selain itu, Purbaya juga menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait isu rencana pemeriksaan ulang terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. Ia menegaskan langkah tersebut tidak akan dilanjutkan demi menjaga kepastian hukum dan iklim investasi.
"Jadi itu tidak akan dilakukan lagi. Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat," ujarnya.
Purbaya menambahkan, seluruh kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan dunia usaha kini akan dikonsolidasikan melalui Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) sebelum diumumkan secara resmi oleh Menteri Keuangan.
Meski demikian, ia memberi peringatan keras kepada peserta PPS terkait kewajiban repatriasi aset dari luar negeri. Pemerintah memberi tenggat waktu enam bulan bagi wajib pajak yang telah berkomitmen membawa asetnya ke dalam negeri namun belum merealisasikannya.
"Kalau sampai akhir tahun tidak dimasukkan, saya sikat. Saya kasih waktu enam bulan ke depan," tegasnya.*
(in/dh)