BALIKPAPAN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk lebih inovatif dalam menangani berbagai isu strategis nasional, mulai dari pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, hingga penurunan tingkat pengangguran.
Dorongan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Kalimantan yang digelar di Balikpapan.
Tito menegaskan, pengendalian inflasi menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
Baca Juga: Harga Emas Antam Terbang Lagi! Kini Tembus Rp2,79 Juta per Gram "Inflasi yang terjaga dan baik artinya harga barang dan jasa stabil, masyarakat tenang. Alhamdulillah sekarang di angka 2,42 persen, itu salah satu yang terbaik," ujarnya,dikutip pada Rabu, 6 Mei 2026.
Ia juga menyoroti persoalan pengangguran dan kemiskinan yang dinilai masih menjadi tantangan utama di daerah. Berdasarkan survei, kata Tito, biaya hidup dan ketersediaan lapangan kerja menjadi perhatian terbesar masyarakat.
"Ada survei menyatakan persoalan nomor satu adalah cost of living, ukurannya inflasi. Kedua adalah job opportunity, lebih dari 40 persen masyarakat menghendaki lapangan kerja," jelasnya.
Kemendagri, lanjut Tito, tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, tetapi juga mendorong inovasi daerah melalui pemberian insentif serta penguatan sistem evaluasi kinerja.
Melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kemendagri berperan dalam merumuskan kebijakan berbasis data, mengevaluasi kinerja daerah, serta memberikan rekomendasi yang adaptif sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Ia menegaskan pentingnya objektivitas dalam penilaian agar program berjalan kredibel dan mendapat kepercayaan publik.
"Saya instruksikan pemberian insentif dilakukan secara objektif. Kalau ini dimain-mainkan, kepercayaan terhadap program akan hilang," tegasnya.
Tito berharap kegiatan apresiasi ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga mampu mendorong pemerintah daerah untuk terus berbenah dan menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
"Apresiasi ini harus menjadi pemicu untuk menciptakan iklim kompetitif dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, pengangguran, hingga peningkatan pembiayaan kreatif," pungkasnya.*