BATU BARA – Kelangkaan dan tingginya harga sembako subsidi di Kabupaten Batu Bara kian dikeluhkan masyarakat. Sejumlah kebutuhan pokok yang seharusnya mudah diakses dengan harga terjangkau justru sulit ditemukan di pasaran, bahkan dijual jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Salah satu komoditas yang menjadi sorotan adalah minyak goreng subsidi Minyak Kita. Pemerintah pusat telah menetapkan HET sebesar Rp15.700 per liter, namun di lapangan harga jual justru melambung hingga Rp20.000 sampai Rp22.000 per liter di tingkat pengecer. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Tidak hanya itu, kelangkaan tabung gas Elpiji 3 kilogram juga semakin meresahkan warga. Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat mengaku kesulitan memperoleh gas subsidi baik di pangkalan maupun warung pengecer. Kalaupun tersedia, harga jualnya bisa mencapai Rp25.000 per tabung, jauh di atas harga normal yang berkisar Rp18.000 hingga Rp19.000.
Baca Juga: Narkoba Kian Mengkhawatirkan di Batu Bara, IPPMB Soroti Kinerja Polres dan Desak Penindakan Lebih Tegas Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Jenderal Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Batu Bara (IPMBB), Gustira Sayuti, menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ia menduga adanya indikasi permainan dalam rantai distribusi atau praktik mafia sembako dan gas subsidi yang menyebabkan kelangkaan serta lonjakan harga di pasaran.
"Ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Mengapa barang subsidi yang seharusnya mudah diperoleh dengan harga terjangkau justru langka dan dijual jauh di atas HET. Kami menduga ada indikasi permainan distribusi atau mafia subsidi yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat," tegas Gustira.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak terkait terhadap distribusi barang subsidi, yang dinilai membuka celah bagi oknum tertentu untuk memainkan harga demi keuntungan pribadi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, masyarakat kecil akan semakin tertekan oleh biaya hidup yang terus meningkat.
Gustira mendesak Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama aparat penegak hukum, dinas perdagangan, serta instansi terkait untuk segera turun ke lapangan melakukan pengawasan dan penindakan tegas.
"Kami meminta adanya inspeksi mendadak ke pangkalan, distributor, hingga pengecer. Jika ditemukan pelanggaran atau penimbunan, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai subsidi dari pemerintah justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu," ujarnya.
Ia juga berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memastikan distribusi minyak goreng subsidi dan gas Elpiji 3 kilogram benar-benar tepat sasaran, sehingga masyarakat bisa kembali mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga wajar.
Keluhan masyarakat ini diharapkan menjadi perhatian serius seluruh pihak, mengingat kondisi ekonomi yang masih menantang membuat stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi hal yang sangat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.*
(dh)