JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan hingga saat ini belum terdapat kerja sama resmi antarpemerintah (government to government/G2G) antara Indonesia dan Filipina terkait komoditas nikel.
Bahlil menyampaikan, meski Filipina memiliki cadangan nikel yang cukup besar, kerja sama antarnegara dalam skema G2G belum terjalin karena Indonesia saat ini lebih fokus pada penguatan hilirisasi dan industrialisasi dalam negeri.
"Negara kita sekarang masuk dalam negara yang menggaungkan hilirisasi dan industrialisasi. Nah, salah satu negara yang mempunyai cadangan nikel itu Filipina," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Baca Juga: Komisi Reformasi Polri Serahkan Laporan ke Prabowo, Yusril Sebut UU Akan Berubah Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan kerja sama resmi antara pemerintah Indonesia dan Filipina di sektor nikel. Namun, peluang kerja sama tetap terbuka melalui skema business to business (B2B).
"Nah, dalam konteks kerja sama G2G itu tidak ada. Tetapi kalau ada B2B yang saling membutuhkan dan menguntungkan, opsi itu selalu ada," jelasnya.
Bahlil menambahkan, pemerintah tetap membuka ruang kolaborasi dengan pihak luar selama memberikan manfaat ekonomi dan mendukung penguatan industri nasional.
Pemerintah, kata dia, terus mendorong pengembangan industri pengolahan nikel di dalam negeri untuk memperkuat rantai pasok industri baterai kendaraan listrik serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Isu potensi kerja sama nikel antara Indonesia dan Filipina sebelumnya mencuat seiring rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Filipina pada 7–8 Mei 2026, yang turut membahas sektor industri strategis.*
(an/dh)