JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap adanya sejumlah hambatan dalam pengembangan proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), yang digagas sebagai alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Menurut Bahlil, proyek DME menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang masih membebani neraca energi nasional.
Ia menilai persoalan utama bukan pada ketersediaan gas, melainkan perbedaan jenis gas yang dimiliki Indonesia.
Baca Juga: Diduga Pemkab Batu Bara Tutup Mata, Warga Tanjung Tiram Menjerit: Elpiji 3 Kg Langka, Harga Tembus Rp25 Ribu! "Cadangan gas kita besar, tetapi mayoritas berupa metana dan etana (C1 dan C2), sedangkan LPG berasal dari propana dan butana (C3 dan C4) yang terbatas," ujar Bahlil dalam forum Sinergi Alumni IPB Untuk Bangsa di Jakarta, Sabtu, 2 Mei 2026.
Sebagai solusi, pemerintah mendorong pengembangan DME melalui hilirisasi batu bara berkalori rendah, salah satunya oleh PT Bukit Asam Tbk di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.
Produk DME diharapkan dapat menggantikan LPG, khususnya untuk kebutuhan rumah tangga.
Namun, realisasi proyek tersebut menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek investasi hingga perubahan komitmen mitra strategis.
Proyek ini sebelumnya telah dicanangkan pada masa pemerintahan Joko Widodo, tetapi belum mencapai tahap operasional.
Bahlil mengakui terdapat dinamika kepentingan yang sempat menghambat percepatan proyek.
Meski tidak merinci pihak yang dimaksud, ia menegaskan pemerintah akan memastikan proyek strategis nasional tersebut tetap berjalan.
"Kami pastikan proyek ini harus jalan. Tidak boleh lagi ada yang menghambat," kata dia.
Pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai kebijakan jangka panjang untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.