JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia akan mengambil jalur kebijakan sendiri dalam menghadapi tekanan ketidakpastian global yang berdampak pada sektor energi.
Menurut dia, pemerintah tidak dapat sekadar mengikuti langkah negara lain tanpa mempertimbangkan kondisi domestik.
Bahlil menyebut situasi geopolitik dunia yang terus bergejolak—mulai dari rivalitas negara besar hingga konflik di kawasan Timur Tengah—membuat arah ekonomi dan energi global sulit diprediksi.
Baca Juga: Pengamat Politik: Program MBG Perlu Dikawal, Bukan Dipertentangkan "Dalam kondisi seperti ini, pengelolaan energi harus disesuaikan karena semua negara mencari jalan keselamatannya masing-masing," ujar Bahlil dalam acara Sinergi Alumni IPB di Jakarta, Sabtu, 2 Mei 2026.
Ia menilai setiap negara kini dipaksa merumuskan strategi sendiri untuk menjaga stabilitas pasokan energi.
Indonesia, kata dia, memilih pendekatan pragmatis dengan tetap mengandalkan sumber daya domestik di tengah tekanan transisi energi global.
Salah satu kebijakan yang tetap dipertahankan adalah pemanfaatan batu bara sebagai penopang energi nasional, sembari menjalankan proses transisi menuju energi bersih secara bertahap.
"Ini bukan berarti kita menolak energi bersih, tetapi transisinya harus realistis dan tidak membebani masyarakat," kata Bahlil.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat kebijakan substitusi impor melalui pengembangan energi berbasis nabati.
Program biodiesel yang telah berjalan dari B10 hingga B40 ditargetkan meningkat menjadi B50 pada Juli 2026.
"Bulan Juli besok menjadi B50. Kita tidak lagi mengimpor solar dalam jumlah besar karena sudah disubstitusi FAME dari CPO," ujarnya.
Pemerintah juga mulai mendorong pengembangan bahan bakar berbasis etanol yang bersumber dari komoditas pertanian seperti tebu, jagung, dan singkong.