JAKARTA - Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung Kereta Cepat Whoosh kembali menuai sorotan setelah adanya perubahan skema pembiayaan yang dinilai menggeser beban risiko ke keuangan negara.
Kritik ini muncul seiring masuknya restrukturisasi utang proyek ke dalam koordinasi Kementerian Keuangan.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen, menilai langkah tersebut menandai perubahan mendasar dari janji awal pemerintah yang menyebut proyek itu murni berbasis business to business (B2B).
Baca Juga: Di Hadapan Buruh, Bobby Nasution Sentil Sistem Layanan BPJS Kesehatan: Mereka Ongkang-ongkang Kaki Saja "Sejak awal publik diyakinkan proyek ini tidak akan membebani negara. Tapi kini negara masuk, artinya risiko ikut ditanggung publik," ujar Samuel di Jakarta, Jumat, 1 Mei 2026.
Pernyataan itu merespons keterangan pihak terkait yang menyebut restrukturisasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kini berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan.
Menurut Samuel, hal tersebut menunjukkan bahwa risiko proyek tidak lagi terbatas pada entitas korporasi.
Ia juga menyoroti kenaikan biaya proyek yang disebut meningkat dari 7,2 miliar dolar AS menjadi 8,4 miliar dolar AS.
Menurut dia, pembengkakan biaya tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan sejak awal pelaksanaan proyek.
"Cost overrun sebesar itu bukan angka kecil. Ini menunjukkan ada persoalan serius dalam kontrol proyek," katanya.
Samuel menilai dominasi pembiayaan dari China Development Bank yang mencapai sekitar 75 persen turut menambah risiko jangka panjang, terutama terkait ketergantungan terhadap satu sumber pendanaan eksternal.
Ia juga mengkritik skema penyertaan modal negara melalui BUMN yang dinilai sebagai bentuk tidak langsung keterlibatan APBN dalam proyek tersebut.
Menurut dia, hal itu perlu dijelaskan secara transparan kepada publik.