JAKARTA – Pemerintah memastikan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk perbaikan 1.800 titik perlintasan kereta api (KA) di Indonesia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sumber pendanaan program tersebut sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat melalui APBN.
"Ya kalau anggaran kan selalu sumbernya sama (APBN)," ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Baca Juga: Pemerintah Kantongi Rp 40 Triliun dari Lelang 9 Seri Surat Utang Negara, Permintaan Investor Tembus Rp 74,9 Triliun Sementara itu, Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria menyebutkan bahwa program perbaikan lintasan KA tersebut merupakan bagian dari agenda kerja pemerintah tahun 2026 yang difokuskan pada peningkatan keselamatan transportasi publik.
Ia menegaskan, pendanaan utama tetap berasal dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas infrastruktur perkeretaapian.
"Itu dari pemerintah. Dari kami (BP BUMN) juga ada budget, tapi yang utama ini Kemenhub yang menangani prasarana," kata Dony.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk memperbaiki ribuan titik perlintasan kereta api, khususnya di Pulau Jawa.
"Kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 triliun ya, demi keselamatan," ujar Prabowo saat meninjau korban kecelakaan kereta di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Bekasi, Selasa (28/4/2026).
Menurut Presiden, banyak perlintasan kereta api yang merupakan warisan lama sejak era kolonial dan belum tertangani secara menyeluruh, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan maupun penumpang.
Pemerintah akan menangani perlintasan tersebut melalui dua skema, yakni pembangunan pos penjagaan atau pembangunan jalan layang (flyover), terutama di titik-titik dengan tingkat kepadatan tinggi seperti Bekasi.*
(mt/dh)