JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu instrumen fiskal besar yang mampu menggerakkan ekonomi daerah. Total anggaran yang dialirkan disebut mencapai Rp248 triliun hingga Rp249 triliun.
Dadan mengatakan, dana tersebut disalurkan langsung ke daerah melalui sistem virtual account di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga perputaran uang terjadi di tingkat lokal.
"Dana itu kita alirkan langsung ke daerah melalui virtual account di setiap SPPG. Sekitar Rp 248 triliun–Rp 249 triliun mengalir ke bawah dan dibelanjakan di daerah," ujar Dadan dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di Makassar, dikutip Rabu (29/4/2026).
Baca Juga: 1.720 SPPG Disetop Sementara, Tapi Tetap Terima Insentif Rp6 Juta per Hari Menurut dia, skema ini menjadikan SPPG sebagai pusat aktivitas ekonomi baru di berbagai daerah. Setiap unit SPPG diketahui mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan.
Sebagian besar dana tersebut, lanjut Dadan, digunakan untuk pembelian bahan pangan dari masyarakat lokal. Sekitar 70 persen anggaran SPPG dialokasikan untuk bahan baku, dengan 95 persen berasal dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan daerah.
"Artinya, program makan bergizi ini identik dengan kemandirian pangan lokal karena hampir seluruh kebutuhan dipasok dari dalam daerah," katanya.
Dadan mencontohkan, di Jawa Barat yang memiliki sekitar 6.200 SPPG, perputaran uang dari program MBG mencapai sekitar Rp6 triliun per bulan.
"Di Jawa Barat sudah ada 6.200 SPPG. Artinya sekitar Rp6 triliun per bulan uang beredar di daerah hanya dari program ini," ujarnya.
Ia menilai, perputaran dana dalam skala besar tersebut mulai memberikan dampak ekonomi berantai, seperti meningkatnya permintaan komoditas pertanian, stabilnya harga produk, hingga meningkatnya aktivitas pelaku usaha kecil.
BGN juga mencatat adanya tren positif di sejumlah daerah, termasuk penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta penyempitan ketimpangan ekonomi.
"Kami mendapat laporan dari beberapa daerah, gini ratio mulai menyempit, angka kemiskinan turun, dan pengangguran juga menurun karena uang beredar di masyarakat," kata Dadan.*
(k/dh)