MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bergerak cepat merespons kelangkaan minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Pemerintah menilai persoalan utama bukan pada ketersediaan stok, melainkan ketimpangan distribusi di lapangan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa, 28 April 2026.
Baca Juga: Dituding Gagal sebagai Wali Kota, Ini Respons Rico Waas ke DPRD Rapat melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Sumut, Perum Bulog, serta sekitar 20 produsen minyak goreng dan unsur BUMN pangan.
Kepala Kanwil Bulog Sumut, Budi Cahyanto, mengatakan kelangkaan Minyakita masih dirasakan masyarakat meski pemerintah pusat menyatakan stok nasional aman.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya masalah pada distribusi.
"Yang menjadi persoalan adalah distribusinya belum merata," ujar Budi.
Ia menjelaskan, alokasi distribusi saat ini terbagi antara Bulog sebesar 35 persen dan produsen sekitar 65 persen melalui jaringan distributor lini pertama (D1).
Namun, menurutnya, porsi tersebut belum sepenuhnya mengalir ke pasar secara optimal.
Budi juga menekankan pentingnya transparansi data dari produsen terkait distribusi di masing-masing pabrik agar pengawasan lebih efektif.
Saat ini, stok Minyakita yang dikelola Bulog di Sumatera Utara tercatat sekitar 400 ribu liter. Jumlah tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah provinsi.
"Perlu tambahan pasokan dari porsi produsen agar distribusi lebih seimbang," katanya.