JAKARTA – Indonesia masih bergantung pada impor liquefied petroleum gas (LPG) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah mencatat konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi domestik baru mampu memenuhi sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan kekurangan pasokan tersebut membuat Indonesia harus mengimpor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahunnya.
"Dari 8,6 juta ton itu hanya sekitar 1,6–1,7 juta ton yang produksi dalam negeri. Selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton," ujar Bahlil usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (27/4/2026).
Baca Juga: Green SM Buka Suara Terkait Insiden Taksi dalam Kecelakaan Kereta Bekasi Timur Menurut Bahlil, kondisi ketergantungan impor ini telah berlangsung sejak program konversi minyak tanah ke LPG diberlakukan. Keterbatasan bahan baku utama LPG, yakni propana (C3) dan butana (C4), menjadi salah satu penyebab utama produksi dalam negeri belum optimal.
Ia mengaku pemerintah terus mengkaji berbagai opsi untuk mengurangi ketergantungan impor, termasuk mencari sumber energi alternatif.
Sebagai langkah solusi, pemerintah tengah menyiapkan transisi energi melalui pengembangan dimetil eter (DME) dan pemanfaatan compressed natural gas (CNG).
Bahlil menjelaskan, bahan baku untuk CNG relatif melimpah di dalam negeri karena berasal dari gas metana (C1) dan etana (C2). Dengan teknologi tekanan tinggi, gas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alternatif energi yang lebih mandiri.
Namun, rencana implementasi CNG masih dalam tahap pembahasan dan kajian mendalam. Pemerintah menargetkan kebijakan yang diambil benar-benar matang sebelum diterapkan.
"Kami tidak ingin tergesa-gesa. Semua masih dalam pembahasan untuk memastikan ini menjadi solusi terbaik bagi kemandirian energi nasional," jelasnya.
Pemerintah berharap upaya diversifikasi energi ini dapat mengurangi ketergantungan impor LPG sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia ke depan.*
(d/dh)