JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk menangani impor minyak mentah dalam jumlah besar dari Rusia. Langkah ini disiapkan menyusul rencana impor hingga 150 juta barel minyak.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan skema impor tersebut masih dibahas, termasuk opsi apakah akan dilakukan langsung oleh BUMN atau melalui BLU.
"Sekarang yang kita bahas bagaimana mekanisme impornya, apakah melalui badan usaha milik negara atau menggunakan BLU," ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (24/4/2026).
Baca Juga: Ajukan Masukan RUU Hak Cipta, Dewan Pers Ungkap Poin Penting Perlindungan Karya Jurnalistik Menurutnya, impor dalam volume besar memiliki risiko jika sepenuhnya ditangani oleh BUMN seperti PT Pertamina (Persero). Karena itu, pemerintah mempertimbangkan pembentukan BLU agar memiliki fleksibilitas, termasuk dari sisi pembiayaan melalui APBN.
"Opsi ini sedang disiapkan payung regulasinya. Kalau BUMN ada konsekuensi, sementara BLU memungkinkan kemudahan, termasuk pembiayaan," jelasnya.
Yuliot menambahkan, impor minyak dari Rusia akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026. Hal ini mempertimbangkan kapasitas penyimpanan minyak nasional yang masih terbatas, dengan cadangan diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 20 hari.
Kesepakatan impor ini merupakan bagian dari hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia. Selain minyak, kerja sama juga mencakup potensi pengadaan gas, meski hingga kini masih dalam tahap negosiasi.
"Gas masih kita dorong. Tim Pertamina juga sedang berada di Rusia untuk membahas perusahaan mana yang bisa melakukan pengiriman secara cepat," kata Yuliot.
Pemerintah berharap skema ini dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tengah dinamika geopolitik global.*
(in/dh)