JAKARTA - Kementerian Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan riil industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Langkah ini ditempuh untuk mengatasi ketidaksesuaian antara pelatihan yang tersedia dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.
Upaya tersebut dibahas dalam forum High-Level Roundtable Discussion on Link and Match yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis, 23 April 2026.
Baca Juga: Menaker Dorong Perluasan Jaminan Sosial untuk Pekerja Informal, Termasuk Ojek Online hingga Pekerja Rumah Tangga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan forum ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan.
"Pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk program magang, harus semakin dekat dengan kebutuhan KEK maupun PSN," ujar Yassierli.
Dalam forum tersebut terungkap bahwa sejumlah kawasan industri di KEK masih menghadapi keterbatasan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik.
Di sisi lain, pemerintah telah memiliki infrastruktur pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah, namun belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri.
Salah satu hasil utama diskusi adalah pemetaan kebutuhan pelatihan di masing-masing KEK.
Pemerintah mencatat adanya kesenjangan baik dari sisi jenis pelatihan maupun kedekatan lokasi balai pelatihan dengan kawasan industri.
Menanggapi hal itu, Kemnaker berencana menyesuaikan program pelatihan agar lebih tepat sasaran.
Penyesuaian ini mencakup pengembangan jenis pelatihan hingga kemungkinan pelaksanaan pelatihan langsung di fasilitas industri.
Forum juga menyepakati bahwa sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 sebanyak 60 ribu peserta akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN.