JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lemahnya pengawasan dalam sejumlah proyek infrastruktur nasional. Ia menyebut, kurangnya monitoring menjadi salah satu penyebab terjadinya pembengkakan biaya (cost overrun) hingga keterlambatan proyek.
Hal ini disampaikan Purbaya merespons arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis, terutama yang melibatkan investor global.
"Kita harus disiplin saat eksekusi program. Banyak kebijakan bagus, tetapi delivery-nya lemah," ujar Purbaya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Baca Juga: Menkeu Usul Kapal di Selat Malaka Dikenakan Biaya, Potensi Tambah Pemasukan Negara Ia menegaskan, ke depan seluruh proyek besar harus didukung kesiapan perencanaan (project pipeline), koordinasi yang solid antara pusat dan daerah, serta sistem pemantauan real time.
Purbaya mencontohkan sejumlah proyek yang dinilai mengalami masalah pengawasan, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dan LRT Jabodebek.
Menurutnya, proyek-proyek tersebut sebenarnya memiliki konsep yang baik, namun pelaksanaannya kurang diawasi secara optimal sehingga memicu pembengkakan biaya hingga puluhan triliun rupiah.
"Proyeknya bagus, cuma nggak diawasi. Ketika ada masalah, tidak ada yang menangani, akhirnya cost overrun," jelasnya.
Purbaya juga mengungkapkan pengalaman saat masih bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ia mengaku pernah menerima keluhan dari pihak proyek terkait lambatnya progres pembebasan lahan.
Kala itu, pihak proyek mengaku kesulitan mendapatkan kepastian karena koordinasi antarinstansi yang tidak jelas, bahkan saling melempar tanggung jawab.
"Kalau tidak diawasi, investor bisa kapok. Ini yang harus kita benahi," tegasnya.
Ia memastikan, ke depan pemerintah akan memperkuat pengawasan dan koordinasi agar proyek-proyek strategis berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan efisien secara biaya.*
(d/dh)