JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan gagasan pengenaan biaya terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Menurutnya, langkah ini berpotensi menjadi sumber pemasukan baru bagi negara jika dikelola secara optimal.
Purbaya menilai posisi Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia seharusnya dapat dimanfaatkan lebih maksimal, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia," ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Baca Juga: Prabowo Ingin Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia, Respons Antusiasme Besar Gen Z Ia mencontohkan skema yang diterapkan Iran di Selat Hormuz, di mana kapal yang melintas dikenakan biaya tertentu. Menurutnya, konsep serupa secara teori bisa diterapkan di Selat Malaka.
Purbaya menjelaskan, jika kebijakan tersebut diterapkan, pembagian pendapatan dapat dilakukan secara proporsional antara tiga negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
"Kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya, sekarang Iran men-charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan," katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa wacana tersebut tidak serta-merta akan diterapkan dalam waktu dekat. Pemerintah tetap mengedepankan prinsip kelancaran perdagangan internasional dan stabilitas jalur logistik global.
Menurutnya, gagasan ini lebih sebagai refleksi atas besarnya potensi dan posisi strategis Indonesia dalam peta perdagangan dunia, bukan kebijakan yang sedang dikejar untuk direalisasikan.
"Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu," ucapnya.
Pemerintah saat ini masih fokus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional dan komitmen terhadap aturan internasional, termasuk dalam menjaga arus perdagangan global tetap lancar.*
(in/dh)