JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pemerintah masih menghadapi kendala dalam upaya pembebasan dua kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yang tertahan di Selat Hormuz, kawasan strategis jalur pelayaran minyak dunia.
Sugiono mengatakan Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar RI di Teheran terus melakukan komunikasi dengan pihak terkait di Iran untuk memastikan kapal dapat segera melintas.
"Tentu saja Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Kedutaan Besar kita di Teheran juga terus melakukan pembicaraan," ujar Sugiono di Kantor KSP, Jakarta, Rabu, 22 April 2026.
Baca Juga: Pemerintah Naikkan Harga Acuan Penjualan Daging Sapi dan Kerbau, Ini Penyebabnya Ia menjelaskan hambatan utama berkaitan dengan situasi internal di Iran yang membuat kebijakan di tingkat pusat tidak selalu berjalan mulus di lapangan.
Kondisi ini, kata dia, turut memengaruhi proses negosiasi yang masih berlangsung.
"Kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa," ujarnya.
Sugiono menambahkan, sejumlah negara juga masih membahas berbagai ketentuan terkait pelayaran di Selat Hormuz, termasuk wacana pungutan biaya bagi kapal yang melintas.
Namun, menurut dia, banyak pihak menolak kebijakan tersebut karena dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi.
"Negara-negara yang ikut dalam konferensi menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz," kata dia.
Sebelumnya, dua kapal Pertamina, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dilaporkan belum dapat melintasi Selat Hormuz setelah wilayah tersebut kembali mengalami ketegangan geopolitik.
Operator kapal menyebut situasi di kawasan itu masih sangat dinamis dan terus dipantau.
PIS memastikan koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk menjamin keselamatan pelayaran sebelum kapal melanjutkan perjalanan.*