JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah RI M Irfan Yusuf mengungkapkan biaya penerbangan haji tahun 2026 berpotensi mengalami kenaikan signifikan, baik dengan skema rute normal maupun rerouting akibat kondisi geopolitik di Timur Tengah.
"Pada penetapan BPIH 2026, biaya rata-rata penerbangan per jemaah sekitar Rp33,5 juta. Namun, kenaikan harga avtur global, lonjakan war risk, dan pelemahan nilai tukar membuat biaya tersebut meningkat signifikan," kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (8/4/2026).
Irfan menjelaskan, jika maskapai harus mengambil rute alternatif untuk menghindari wilayah konflik, waktu tempuh perjalanan bisa bertambah sekitar empat jam dengan tambahan konsumsi avtur hingga 12.000 ton.
Baca Juga: Presiden Prabowo Kumpulkan Kabinet Merah Putih dan Bos BUMN Siang Ini, Bahas Apa? Maskapai Garuda Indonesia mengusulkan tambahan Rp7,9 juta per jemaah pada harga avtur 116 sen dollar AS per liter, sementara Saudi Airlines mengajukan kenaikan 480 dollar AS per jemaah pada harga avtur 137,4 sen dollar AS per liter.
Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya penerbangan diperkirakan naik menjadi Rp46,9 juta per jemaah atau meningkat 39,85 persen.
Jika rute diubah, biaya bisa mencapai Rp50,8 juta per jemaah atau naik 51,48 persen.
Irfan menegaskan, pemerintah memiliki klausul force majeure dalam kontrak dengan maskapai, yang memungkinkan musyawarah jika terjadi kondisi tak terduga.
Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait hal ini dari pihak berwenang di Indonesia maupun Arab Saudi.
Meski demikian, Irfan menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar potensi kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah.
"Presiden berharap, apapun yang terjadi, kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah haji kita," ujar Irfan.
Pemerintah saat ini sedang menghitung kebutuhan riil terkait penyelenggaraan haji dan menyiapkan skema efisiensi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan ibadah haji di tengah tekanan faktor global.*