JAKARTA — Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai solusi untuk mengurangi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan utang negara.
Usulan ini muncul di tengah lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel.
Dalam wawancara eksklusif di kediamannya di Jakarta Selatan pada Minggu (5/4/2026), JK menyatakan bahwa subsidi energi, khususnya BBM, jika terus dipertahankan, akan membebani anggaran negara yang pada gilirannya dapat menambah utang pemerintah.
Baca Juga: Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar Terkait Tudingan Pendanaan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Kuasa Hukum: Itu Semua Olahan AI! "Kita harus mempertimbangkan untuk mengurangi defisit dan utang dengan cara mengurangi subsidi. Mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," ujar JK, menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara.
JK menekankan bahwa kenaikan harga BBM akibat ketegangan di Timur Tengah telah memberikan dampak global.
Banyak negara yang mulai menyesuaikan harga energi mereka untuk menghindari krisis energi domestik.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia masih terhambat oleh kebijakan subsidi yang kian membengkak, menyebabkan defisit anggaran semakin besar.
"Kalau pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM dan tidak menaikkan harga saat harga dunia melambung, maka utang pemerintah akan semakin besar. Kenaikan utang lebih berbahaya dalam jangka panjang karena dampaknya akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ungkap JK.
Meskipun demikian, JK mengakui bahwa kenaikan harga BBM mungkin akan menimbulkan protes dari masyarakat, terutama di awal penerapannya.
Namun, ia percaya bahwa jika kebijakan tersebut dijelaskan dengan baik, masyarakat akan dapat menerima perubahan tersebut.
JK memberikan contoh kebijakan penyesuaian harga BBM pada tahun 2005 dan 2014, di mana meskipun ada penyesuaian harga yang cukup signifikan, masyarakat tetap dapat menerima keputusan tersebut karena penjelasan yang transparan dan terbuka dari pemerintah.
"Ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun, kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, mereka akan menerima. Tahun 2005, 2014 tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal artinya terpaksa bagi kita," jelas JK.