JAKARTA — Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan masih tinggi di tengah ketidakpastian global.
Sejumlah simulasi menunjukkan defisit berpotensi melampaui batas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) jika tidak diimbangi kebijakan tambahan.
Lembaga riset Great Institute memproyeksikan risiko tersebut melalui skenario "quadruple shocks", yakni kombinasi kenaikan harga minyak, pelemahan nilai tukar rupiah, lonjakan imbal hasil obligasi, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Jokowi Apresiasi Pemerintah Tahan Harga BBM di Tengah Kenaikan Minyak Dunia Dalam skenario pertama, saat harga minyak berada di kisaran 93 hingga 97 dolar AS per barel, defisit diperkirakan mencapai 3,25 hingga 3,55 persen dari PDB.
Sementara pada skenario kedua, dengan harga minyak 95 hingga 105 dolar AS per barel, defisit meningkat menjadi 3,40 hingga 3,80 persen.
Adapun pada skenario terburuk, ketika harga minyak menembus 105 hingga 120 dolar AS per barel akibat eskalasi konflik global, defisit berpotensi melebar hingga 4,30 persen dari PDB.
Peneliti ekonomi Great Institute, Adrian Nalendra Perwira, mengatakan respons kebijakan pada tiap skenario berbeda. Pada tekanan moderat, pemerintah dinilai masih dapat menahan defisit tanpa harus menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi.
"Fokus kebijakan dapat diarahkan pada disiplin fiskal, efisiensi belanja, serta evaluasi kebijakan kerja fleksibel aparatur sipil negara," kata Adrian, Sabtu, 4 April 2026.
Salah satu opsi yang dinilai efektif adalah penerapan work from anywhere (WFA) selama dua hari serta pengaturan program makan bergizi gratis (MBG) menjadi lima hari.
Kebijakan ini diperkirakan dapat menghemat anggaran sekitar Rp21,1 triliun pada skenario awal.
Jika dikombinasikan dengan efisiensi belanja lainnya, total penghematan berpotensi mencapai Rp43,3 triliun, sehingga mampu menjaga defisit tetap terkendali.
Pada skenario kedua, dengan pembatasan tambahan penerima MBG dan keberlanjutan WFA, penghematan diperkirakan mencapai Rp35 triliun. Namun, tambahan efisiensi hingga Rp68 triliun masih diperlukan untuk menahan tekanan fiskal.