JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons tekanan geopolitik global melalui kebijakan transformasi budaya kerja dan energi.
Namun, kalangan pengusaha mengingatkan agar implementasinya dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi.
Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, mengatakan dunia usaha memahami kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya mengantisipasi lonjakan harga energi sekaligus mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Baca Juga: Tertarik Mengajukan KUR BRI 2026? Begini Cara Mudah Pengajuan dan Simulasi Angsurannya! "Namun implementasi kebijakan perlu dilakukan secara adaptif dan terukur, dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar produktivitas tetap terjaga," ujar Shinta dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 April 2026.
Terkait kebijakan work from home (WFH), APINDO menilai penerapannya tidak bisa diseragamkan di seluruh sektor usaha. Menurut Shinta, keputusan terbaik seharusnya berada di tingkat masing-masing perusahaan.
"Setiap perusahaan memiliki karakteristik operasional yang berbeda. Karena itu, fleksibilitas menjadi kunci, bukan penyeragaman," katanya.
APINDO juga mengingatkan bahwa penetapan WFH pada hari tertentu, seperti Jumat, berpotensi memicu peningkatan mobilitas masyarakat. Hal ini dinilai kontraproduktif terhadap tujuan penghematan energi.
Selain itu, asosiasi pengusaha menyoroti rencana pembatasan BBM subsidi. Mereka meminta kejelasan definisi dan teknis pelaksanaan agar tidak menghambat distribusi, terutama bagi pelaku usaha dan UMKM.
"Tanpa kejelasan teknis, kebijakan ini berisiko mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi," ujar Shinta.
Dalam hal refocusing anggaran kementerian dan lembaga, APINDO mendukung upaya pemerintah menjaga disiplin fiskal. Namun, mereka menekankan pentingnya kebijakan yang selektif dan berbasis produktivitas.
APINDO juga mendorong penguatan komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha guna memastikan kebijakan berjalan efektif. Menurut Shinta, kolaborasi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.*
(dh)