JAKARTA – Dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Jepang, Indonesia berhasil mengantongi komitmen investasi senilai sekitar US$ 23,3 miliar atau setara dengan Rp 395,9 triliun (dengan kurs Rp 16.994).
Komitmen ini sebagian besar mengalir ke sektor energi, yang diharapkan dapat mempercepat hilirisasi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa investasi tersebut merupakan bukti nyata tingginya kepercayaan internasional terhadap Indonesia.
Baca Juga: Komisi II DPR Minta Pemda Selektif Gunakan Anggaran di Tengah Harga Minyak Melonjak "Investasi dari Jepang ini mencakup berbagai sektor, dengan sebagian besar berfokus pada proyek energi," ujarnya dari Jepang, Selasa (31/3/2026).
Dari komitmen investasi tersebut, porsi terbesar berasal dari proyek kerjasama antara Pertamina dan perusahaan Jepang yang bernilai US$ 20,9 miliar.
Selain itu, terdapat pula kerja sama dengan SMBC Aviation Leasing yang bernilai US$ 800 juta, dan pendanaan US$ 300 juta untuk Pegadaian dari SMBC Bank.
Di sektor plasma darah, ada investasi mencapai US$ 1 miliar, yang menurut Rosan, menjadi investasi terbesar kedua setelah yang berasal dari SK Plasma dari Korea Selatan.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa komitmen investasi ini merupakan bagian dari keseluruhan perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Jepang yang disepakati pada kunjungan Prabowo.
"Ini adalah bagian dari kesepakatan yang lebih besar antara kedua negara," kata Teddy usai Prabowo bertemu dengan Kaisar Jepang Naruhito.
Pada pertemuan selanjutnya, Prabowo dijadwalkan akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi serta sejumlah pengusaha Jepang untuk membahas potensi investasi lebih lanjut.
"Pertemuan ini juga akan melibatkan sekitar 12 pengusaha terbesar Jepang yang akan bertemu langsung dengan Presiden," tambah Teddy.
Komitmen investasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam pengembangan sektor energi dan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia.*