JAKARTA – Kondisi geopolitik di Timur Tengah yang semakin memanas mendorong kenaikan harga minyak dunia, yang berpotensi berdampak pada harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyatakan bahwa apabila kemampuan fiskal negara memadai, pemerintah sebaiknya menahan kenaikan harga BBM subsidi, khususnya untuk sektor transportasi publik massal, termasuk bus, truk, kereta api, kapal penumpang laut, dan ferry penyeberangan.
"Langkah ini penting untuk mencegah inflasi dan menekan beban biaya ekonomi masyarakat akibat efek berantai," kata Bambang, Selasa (31/3/2026).
Baca Juga: Isu Kenaikan BBM 1 April 2026, Ini Kata Menteri ESDM Bahlil Bambang menambahkan, beban subsidi solar secara keseluruhan diperkirakan tidak lebih dari Rp20 triliun. Namun, saat ini penggunaan BBM subsidi tidak hanya untuk transportasi publik, tetapi juga oleh kendaraan pribadi.
Menurut dia, menahan harga BBM subsidi di tengah ketegangan geopolitik dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Ia mencontohkan kebijakan serupa di Malaysia dan Brunei Darussalam, yang hingga kini belum menaikkan harga BBM subsidi.
Selain itu, Bambang menekankan pentingnya penyaluran subsidi tepat sasaran, yakni kepada transportasi publik dan logistik massal.
Penggunaan BBM subsidi pada transportasi laut dan penyeberangan hanya sekitar 1 persen dari total konsumsi solar subsidi nasional, namun memiliki dampak besar dalam menjaga stabilitas biaya logistik antar pulau.
"Porsi ini relatif kecil, tetapi fungsinya sangat strategis untuk perekonomian nasional," tegas Bambang.*
(k/dh)