JAKARTA– Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat ketahanan energi dan kemandirian ekonomi nasional lewat percepatan program hilirisasi.
Saat ini, 20 proyek hilirisasi telah memasuki tahap pertama, dan sebagian lainnya tengah memasuki fase groundbreaking.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah akan menambah 13 proyek hilirisasi baru dengan total investasi sekitar Rp 239 triliun.
Baca Juga: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Hitung Ulang Pemangkasan RKAB Nikel dan Batu Bara, Prioritaskan Kepentingan Domestik Proyek-proyek tersebut akan dibahas finalisasinya dalam waktu dekat.
"Percepatan hilirisasi tidak hanya menekan ketergantungan impor energi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA)," ujar Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, dikutip dari situs Kementerian ESDM, Sabtu (28/3/2026).
Selain hilirisasi, Bahlil menekankan pentingnya optimalisasi potensi energi domestik, terutama pada etanol dan biodiesel berbasis CPO (Crude Palm Oil), sebagai upaya memperkuat swasembada energi.
Bahlil juga menyinggung soal pengelolaan komoditas strategis, seperti batu bara dan nikel.
Ia memastikan tidak ada perubahan kebijakan meski pasar global dinamis, namun tetap membuka ruang relaksasi produksi dengan pendekatan terukur agar tidak menimbulkan kelebihan pasokan yang menekan harga nasional.
Selain itu, pemerintah berencana menyesuaikan Harga Patokan Mineral (HPM) nikel untuk mendapatkan nilai yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis.
"Prioritas kita adalah kepentingan negara. SDA adalah aset strategis nasional yang harus memberikan nilai tambah maksimal," tegas Bahlil.
Pemerintah menekankan, sumber daya alam tidak boleh dijual murah hanya demi volume produksi. Pendekatan yang diinginkan adalah harga yang baik, produksi optimal, dan nilai tambah maksimal bagi negara.*
(d/dh)