JAKRTA— Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan sejumlah agenda prioritas usai resmi dilantik dan mengucap sumpah jabatan di hadapan Mahkamah Agung.
Salah satu fokus utamanya adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia.
Friderica, yang akrab disapa Kiki, menyatakan bahwa penguatan kepercayaan investor menjadi hal krusial di tengah dinamika pasar yang sempat bergejolak akibat sentimen global, termasuk dampak pengumuman indeks MSCI beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Mahkamah Agung Lantik Dewan Komisioner OJK Periode 2026–2031 "Kami akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan dan memulihkan kepercayaan publik, terutama di pasar modal dan sektor lainnya," ujar Kiki dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Maret 2026.
Ia menekankan bahwa kepemimpinannya akan mengedepankan kerja sama tim di internal OJK untuk memastikan sektor jasa keuangan dapat berfungsi sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Stabilitas sistem keuangan disebut sebagai prioritas utama di tengah tantangan global yang masih dinamis.
Selain stabilitas, OJK di bawah kepemimpinan baru juga akan mendorong pendalaman pasar keuangan agar kontribusi sektor ini tidak hanya bergantung pada perbankan, melainkan juga pada sektor-sektor lain seperti pasar modal dan inovasi keuangan.
"Kita tidak bisa hanya bergantung pada satu sektor. Semua sektor keuangan harus tumbuh dan menjadi engine pertumbuhan ekonomi," kata dia.
Friderica juga menyoroti pentingnya pengawasan terintegrasi untuk menghadapi perkembangan konglomerasi keuangan serta munculnya produk-produk keuangan hibrida yang semakin kompleks.
Menurutnya, penguatan pengawasan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus melindungi konsumen.
Di sisi lain, OJK berkomitmen untuk memperkuat perlindungan masyarakat melalui penegakan hukum yang lebih aktif terhadap berbagai pelanggaran di sektor jasa keuangan. Langkah ini akan dilakukan melalui sinergi dengan berbagai lembaga terkait.
"Kami akan meningkatkan penegakan hukum dan memperkuat kolaborasi untuk menyelesaikan kasus-kasus di sektor keuangan," ujarnya.