JAKARTA — Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan pemerintah melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.
Usulan itu merespons dampak konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran yang dinilai berpotensi menekan kondisi ekonomi.
Rifqinizamy mengatakan rencana pemotongan gaji pejabat negara yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah positif.
Baca Juga: Eks Napi Korupsi Jadi Direktur BUMD, DPRD Tapteng Desak Bupati Masinton Pasaribu Evaluasi Hasil Seleksi Namun, menurut dia, kebijakan tersebut harus diiringi dengan efisiensi anggaran yang lebih luas di lingkungan pemerintahan.
"Bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada," kata Rifqinizamy, Rabu, 25 Maret 2026.
Politikus Partai NasDem itu menilai langkah penghematan menjadi sinyal bagi masyarakat untuk bersiap menghadapi potensi krisis akibat konflik di kawasan Asia Barat.
Ia menekankan pentingnya memastikan setiap anggaran memiliki output dan outcome yang jelas.
Menurut Rifqinizamy, kebijakan pemotongan gaji pejabat negara tidak harus melalui revisi undang-undang.
Pemerintah dinilai dapat menempuh jalur regulasi yang lebih cepat, seperti melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik.
"Efisiensi harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara menyinggung kemungkinan pengurangan gaji bagi anggota kabinet dan parlemen sebagai bagian dari langkah penghematan nasional.