JAKARTA — Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menetapkan langsung besaran pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L).
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Kebijakan tersebut muncul seiring tekanan geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah, yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal nasional.
Baca Juga: Harga BBM Melonjak di ASEAN Akibat Konflik Timur Tengah, Singapura Capai Rp 58.305 per Liter Pemerintah berupaya memastikan penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Purbaya mengatakan, sebelumnya pemerintah meminta masing-masing kementerian melakukan pemangkasan anggaran secara mandiri. Namun, mekanisme itu dinilai tidak efektif.
"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh begitu tidak mau memotong. Kalau bisa saya tentukan berapa persen, nanti mereka yang menyesuaikan," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 19 Maret 2026.
Kementerian Keuangan, kata dia, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komponen belanja negara.
Fokus penghematan diarahkan pada program yang dinilai memiliki dampak rendah atau tidak memberikan kontribusi cepat terhadap pertumbuhan ekonomi.
Belanja operasional juga menjadi sasaran efisiensi, termasuk kegiatan internal yang dianggap tidak mendesak.
"Kegiatan seperti rapat yang tidak jelas atau kebijakan yang dampaknya lambat bisa ditunda," ujarnya.
Selain itu, muncul pula wacana pemangkasan gaji menteri dan wakil menteri sebagai bagian dari upaya efisiensi.
Purbaya menyatakan dukungannya terhadap opsi tersebut sebagai bentuk solidaritas pejabat negara dalam menghadapi tekanan fiskal.