BOGOR – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik kebijakan pemangkasan anggaran belanja negara yang tidak efisien dalam pemerintahannya.
Dalam sesi "Presiden Prabowo Menjawab" yang disiarkan bersama sejumlah pakar dan jurnalis, Selasa (17/3/2026), Prabowo menegaskan bahwa efisiensi besar-besaran merupakan langkah penting untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.
Prabowo mengungkapkan bahwa pada tahap awal kebijakan efisiensi, pemerintah berhasil menghemat dana negara sebesar Rp308 triliun.
Baca Juga: Prabowo Sentil Kepala Daerah Beli Mobil Dinas Rp8 Miliar: Anggaran Daerah Harus Digunakan untuk Pembangunan, Utamakan Kepentingan Rakyat Angka ini, menurut Prabowo, merupakan hasil pemangkasan dari pengeluaran-pengeluaran yang selama ini tidak memiliki dampak produktif, termasuk biaya-biaya yang dianggap tidak perlu atau bersifat spekulatif.
"Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," kata Prabowo dalam tayangan tersebut.
Prabowo juga mengaitkan kebijakan efisiensi ini dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara.
Dalam hal ini, Indonesia memiliki ICOR yang relatif tinggi dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand (4), Malaysia (4), dan Vietnam (3,6), yang masing-masing memerlukan modal lebih sedikit untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi.
"ICOR Indonesia di angka 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. Artinya, kita membutuhkan modal yang lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi," lanjut Prabowo.
Berdasarkan APBN Indonesia yang mendekati Rp3.700 triliun (sekitar USD 230 miliar), Prabowo menyebutkan bahwa ketidakefisienan anggaran Indonesia mencapai sekitar 30 persen atau setara dengan USD 75 miliar.
Hal ini menunjukkan adanya ruang yang sangat besar untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
"30 persen lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun, 30 persen dari itu adalah USD 75 miliar. Ini tidak efisien," ungkap Prabowo dengan tegas.
Prabowo menegaskan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan pemerintahannya baru merupakan tahap awal.