JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah melalui distribusi anggaran dalam skala besar.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan sekitar 93 persen anggaran lembaganya disalurkan langsung ke daerah melalui mekanisme virtual account yang terhubung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Dana tersebut dikirim langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ke lebih dari 25 ribu SPPG di seluruh Indonesia," ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Maret 2026.
Baca Juga: BGN Dorong Menu MBG Inovatif dan Berkualitas, Harga Terjangkau untuk Semua Menurut dia, setiap SPPG rata-rata menerima alokasi sekitar Rp1 miliar per bulan. Dana ini kemudian berputar di wilayah masing-masing dan berkontribusi pada aktivitas ekonomi lokal.
Di Jawa Barat, misalnya, dengan sekitar 5.000 SPPG yang telah beroperasi, perputaran dana diperkirakan mencapai Rp5 triliun per bulan.
Dalam kurun waktu 2,5 bulan pelaksanaan program, total dana yang beredar di provinsi tersebut ditaksir telah menyentuh Rp11 hingga Rp12 triliun.
BGN merancang program MBG agar berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal. Kebutuhan bahan pangan diharapkan dipenuhi dari produksi daerah setempat, sehingga membuka peluang pasar bagi petani, pelaku usaha, dan industri pangan lokal.
Selain itu, program ini juga disebut berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Tenaga operasional hingga ahli gizi direkrut dari masyarakat setempat untuk mendukung operasional SPPG.
Dadan menambahkan, sejumlah pemerintah daerah mulai mendorong agar dana yang masuk ke wilayahnya dibelanjakan untuk produk lokal.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan di daerah.
"Terjadi pergerakan ekonomi sirkular yang mulai disadari banyak pihak, terutama pentingnya meningkatkan produktivitas lokal," kata dia.
BGN juga menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG guna memastikan pemenuhan gizi masyarakat tetap sesuai kebutuhan sekaligus selaras dengan potensi pangan lokal.