JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini dihadapkan pada dilema besar dalam mengelola pengeluaran negara di tengah ketegangan geopolitik yang semakin memanas, terutama dengan perang yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel.
Menurut JK, ada dua langkah yang bisa diambil oleh pemerintah untuk menghemat anggaran negara, yakni mengurangi belanja atau meningkatkan penerimaan.
"Memang ya pemerintah mengalami dilema-dilema ya, seperti saya lihat. Kalau biayanya ya, karena cuma dua yang bisa menyelesaikan ini, mengurangi belanja atau berusaha menaikkan penerimaan," ujar JK, saat ditemui di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, pada Rabu (18/3/2026).
Baca Juga: Kejagung Awasi Penggunaan Anggaran Rp335 Triliun Program MBG, Sahroni: Jangan Ada Celah untuk Penyelewengan! Lebih lanjut, JK menyoroti dampak dari penurunan penerimaan negara, terutama melalui sektor pajak.
Untuk itu, pilihan yang tersisa adalah pemerintah mengurangi belanja negara atau menaikkan defisit anggaran.
JK mengamati bahwa Presiden Prabowo Subianto cenderung memilih opsi penghematan melalui pemotongan belanja untuk menjaga agar defisit APBN tetap berada pada angka 3 persen.
JK juga mengingatkan bahwa pengurangan belanja negara akan membawa dampak signifikan pada beberapa sektor penting.
Dia menyebutkan lima sektor yang sangat mungkin terdampak, yakni belanja pemerintah daerah, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan.
"Jika belanja daerah diturunkan, daerah-daerah akan kesulitan untuk menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Jika belanja di sektor pendidikan atau kesehatan dipotong, kualitas pelayanan publik akan langsung terpengaruh," ujar JK.
Selain itu, JK menambahkan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi matang sebelum mengambil langkah penghematan ini, mengingat pilihan tersebut membawa konsekuensi besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Sebelumnya, pemerintah telah mengkaji beberapa langkah penghematan anggaran, terutama untuk mengantisipasi eskalasi konflik global yang berpotensi mempengaruhi harga energi, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Salah satu langkah yang diajukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar, adalah penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk mengurangi konsumsi BBM yang meningkat akibat kemacetan.