JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah melakukan efisiensi anggaran sebagai langkah antisipasi terhadap dampak dari dinamika global, khususnya dalam sektor energi yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia.
Dadan mengungkapkan bahwa BGN terlibat aktif dalam rapat harmonisasi anggaran pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna menghadapi potensi krisis energi yang melanda dunia.
"Ya, tentu saja. Kami ikut rapat harmonisasi anggaran untuk menyikapi mekanisme dan fenomena global, terutama terkait energi dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Kami juga melakukan perhitungan agar bisa berkontribusi dalam menyikapi krisis yang ada," ujar Dadan Hindayana di Kejaksaan Agung, Selasa (17/3/2026).
Baca Juga: BGN Liburkan Program MBG Selama Idul Fitri, Sebut Hemat Anggaran Rp5 Triliun Dadan menambahkan bahwa meskipun tidak ada instruksi langsung untuk memangkas program Makan Bergizi Gratis (MBG), BGN tetap memilih untuk melakukan efisiensi anggaran.
Ini sebagai bentuk kewaspadaan terhadap potensi krisis energi yang dapat memengaruhi kestabilan ekonomi Indonesia.
Menurutnya, langkah ini menunjukkan 'sense of crisis' yang harus dimiliki setiap lembaga pemerintahan dalam menghadapi ketidakpastian global.
"Tentu tidak ada arahan khusus, tetapi kami harus memiliki sense of crisis. Terkait hal itu, kami menyiapkan langkah-langkah agar penggunaan anggaran lebih efisien," kata Dadan.
Langkah efisiensi yang diambil oleh BGN bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih efektif, tepat sasaran, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan dana.
BGN juga berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, meskipun dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Dadan menjelaskan, Badan Gizi Nasional memiliki pagu anggaran sebesar Rp 268 triliun, dengan tambahan dana cadangan (standby) sebesar Rp 63 triliun.
Namun, saat ini pihaknya memilih untuk memaksimalkan penggunaan anggaran utama tanpa bergantung pada dana cadangan tersebut.
"Kami akan memaksimalkan Rp 268 triliun terlebih dahulu dan tidak menghitung dana standby. Dari angka itu, kami sedang menghitung berapa maksimal anggaran yang benar-benar bisa digunakan secara efisien," jelas Dadan Hindayana.