JAKARTA — Pemerintah tengah mempertimbangkan pemotongan gaji bagi pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, sebagai langkah untuk menanggapi dampak krisis global yang dipicu oleh ketegangan di Timur Tengah.
Wacana ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebutkan bahwa pemotongan gaji pejabat negara, khususnya menteri, tidak menjadi masalah. Menurutnya, gaji menteri sudah terlalu besar.
"Ya nggak papa menterinya gajinya dipotong, sudah kegedean juga," ujar Purbaya saat ditemui di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa (17/3/2026).
Baca Juga: Menakar Wacana Utusan Khusus Presiden Kawal BUMN Purbaya menambahkan bahwa meskipun krisis global saat ini berdampak pada ketidakpastian ekonomi, kondisi ekonomi Indonesia secara umum masih stabil dan tetap berkembang dengan baik.
"Ekonomi masih baik, semuanya kenceng lari, ekspansi segala macam," katanya, menegaskan bahwa Kemenkeu belum melakukan pemangkasan anggaran.
Namun demikian, Purbaya juga mengungkapkan bahwa meski anggaran belum dipotong, pihaknya masih terus memonitor perkembangan harga minyak dunia yang berpotensi mempengaruhi keuangan negara.
"Belum, pemangkasan belum ada, belum ada keputusan pemangkas anggaran. Kita sedang melakukan exercise terus melihat perkembangan harga minyak dunia seperti apa," tambahnya.
Wacana untuk memotong gaji pejabat negara ini muncul di tengah eskalasi krisis akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebutkan bahwa beberapa negara mulai mengambil langkah penghematan untuk menjaga ketahanan ekonomi, termasuk memotong gaji pejabat, mengurangi konsumsi BBM, dan membatasi belanja negara yang tidak mendesak.
"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan, lemah," ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mengkaji lebih dalam opsi pemotongan gaji pejabat negara.
"(Opsi itu) Sedang kita detailkan kajiannya," ujar Prasetyo di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).