JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah yang melemah hingga mendekati Rp 17.000 per dolar AS adalah kewenangan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, dan bukan tugas pemerintah untuk menjelaskannya.
Purbaya mengatakan, stabilitas nilai tukar merupakan bagian dari kebijakan moneter yang harus dijaga oleh Bank Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa jika dirinya memberikan penjelasan mengenai fluktuasi rupiah, hal itu justru dapat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah melakukan intervensi terhadap kebijakan moneter yang seharusnya menjadi domain bank sentral.
Baca Juga: Pemko Binjai Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah, Fokus Jaga Stabilitas Harga Menjelang Idulfitri "Kenapa Anda tanya ke saya? Tanggung jawab bank sentral hanya satu, menjaga stabilitas nilai tukar. Jadi Anda harus tanya ke bank sentral apa yang terjadi," kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (16/3/2026).
Purbaya menambahkan, meskipun nilai tukar rupiah terpantau melemah, ia meyakini bahwa perekonomian Indonesia secara fundamental tetap kuat.
Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi domestik menunjukkan kinerja yang cukup baik, dan dalam kondisi normal, nilai tukar seharusnya menguat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang solid.
"Kalau ekonominya lagi lari kencang, harusnya fundamentalnya baik. Kalau tidak seperti normal, rupiah harusnya menguat," ungkapnya.
Namun, Purbaya juga menyoroti faktor eksternal yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, salah satunya adalah ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi, mengungkapkan bahwa fluktuasi rupiah kali ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya ketegangan di sekitar Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia.
Sebelumnya, rupiah sempat menyentuh level Rp 17.006 per dolar AS, dan ditutup melemah di level Rp 16.998.
Selain itu, Purbaya juga menyinggung soal dampak kenaikan harga minyak dunia yang saat ini meningkat tajam.
Menurutnya, lonjakan harga minyak yang berlarut-larut berpotensi memicu perlambatan ekonomi global dan bahkan dapat menyebabkan resesi.