JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan posisi utang luar negeri Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Airlangga memaparkan bahwa rasio utang luar negeri Indonesia saat ini berada di angka 29,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka ini masih berada di bawah 30%, menegaskan bahwa posisi utang Indonesia tergolong rendah dibandingkan negara lain di dunia.
Baca Juga: Sidang Paripurna Kabinet, Presiden Prabowo Pastikan Mudik 2026 Aman dan Lancar "Dari segi ekonomi makro, konsumsi domestik kuat, sebesar 54% dari PDB, dan mandiri spending index tercatat di angka 360,7. Utang luar negeri masih rendah 29,9% dari PDB per hari ini," kata Airlangga.
Presiden Prabowo sempat meminta klarifikasi terkait angka tersebut. "Maaf, maaf, 29% atau 39%? Menurun ya?" tanyanya.
Menanggapi hal itu, Airlangga menegaskan, angka tersebut khusus untuk utang luar negeri. Jika seluruh utang, baik domestik maupun luar negeri, digabungkan, rasio utang pemerintah Indonesia mencapai sekitar 40% dari PDB.
Selain itu, Airlangga juga menyoroti kondisi cadangan devisa Indonesia yang saat ini mencapai US$ 151,9 miliar, setara pembiayaan sekitar enam bulan impor. Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang berada di kisaran US$ 140 miliar.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi utang baru pemerintah hingga Februari 2026 sebesar Rp 185,3 triliun, atau 22,3% dari target APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun. Realisasi ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 249,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan, pembiayaan anggaran tahun ini tetap terkendali. "Pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dalam batas terkendali. Realisasinya per akhir Februari mencapai Rp 185,3 triliun atau 22,3% dari target," ujarnya.*
(d/dh)