MEDAN - Pemerintah pusat berencana menghadirkan sejumlah program pemulihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang terdampak bencana di Sumatera Utara.
Salah satu program prioritas adalah relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Indonesia bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Menindaklanjuti program tersebut, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mempercepat proses sinkronisasi data UMKM antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Baca Juga: Pemprov Sumut Dorong 6.100 Koperasi Merah Putih sebagai Pilar Ekonomi Desa, Siap Tingkatkan Kesejahteraan Warga Targetnya, seluruh data harus rampung sebelum akhir Maret 2026 agar program bantuan bisa segera direalisasikan.
"Untuk itu, seminggu ini memastikan data dari daerah, perbankan, Himbara, dan Kementerian harus disinkronisasi. Sebelum tanggal 31 sudah fix agar bisa langsung dirasakan masyarakat," ujar Gubernur Bobby Nasution usai rapat koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (11/3/2026).
Dalam rapat tersebut, yang juga dihadiri Menteri Maman Abdurrahman, Gubernur Bobby menekankan bahwa banyak pelaku UMKM terdampak tidak hanya pada tempat tinggal, tetapi juga lokasi usaha dan peralatan produksi.
"Selain tempat tinggal, tempat usaha adalah salah satu yang banyak terdampak juga, alat-alat produksi juga banyak yang terdampak. Ini persoalan kedua yang banyak terdampak setelah kerusakan bangunan. Saat ini, ekonomi di daerah terdampak bencana sedang bangkit," ujar Bobby.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberikan apresiasi atas perhatian Gubernur Sumut terhadap pengusaha mikro, kecil, dan menengah di daerah tersebut.
"Banyak terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara yang luar biasa memperhatikan pengusaha mikro, kecil, dan menengah di Sumut," kata Maman.
Secara nasional, terdapat sekitar 193 ribu pelaku usaha terdampak bencana di tiga provinsi. Dari jumlah tersebut, sekitar 44 ribu debitur berada di Sumut.
Namun, Maman menyebut jumlah ini kemungkinan masih akan bertambah karena proses pemetaan masih berlangsung hingga 31 Maret 2026.
Beberapa bentuk relaksasi yang akan diberikan kepada debitur terdampak bencana antara lain: grace period, perpanjangan masa pinjaman, restrukturisasi kredit, serta keringanan suku bunga.