JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan adanya aturan yang melarang audit terhadap anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan pengarahan HUT ke-1 Danantara Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu, 11 Maret 2026.
"Kalau BUMN boleh diaudit oleh negara, katanya cucu perusahaan tidak boleh diaudit. Peraturan dari mana ini?" kata Prabowo, menyoroti potensi celah penyimpangan yang muncul akibat aturan tersebut.
Baca Juga: Jangan Main-main! Prabowo Marah Soal Laporan ABS Pejabat Prabowo menilai fenomena ini semakin kompleks mengingat satu BUMN bisa memiliki ratusan anak dan cucu perusahaan.
Ia mencontohkan, Pertamina memiliki sekitar 200 anak dan cucu perusahaan.
"Negara dalam keadaan baru awal-awal merdeka mendirikan Pertamina. Ternyata iktikad baik pendiri bangsa akhirnya melahirkan anak perusahaan, cucu perusahaan, dan cicit perusahaan," ujarnya.
Meski begitu, Prabowo menyatakan optimistis dengan keberadaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang disebutnya setara dengan sovereign wealth fund (SWF) internasional.
Ia menekankan bahwa lembaga ini mampu mengelola BUMN dan aset negara dengan standar profesional dan transparansi tinggi.
Menurut Prabowo, return on assets (RoA) Danantara meningkat lebih dari 300 persen sejak berdiri setahun terakhir. Namun, ia menilai angka sekitar 5 persen saat ini masih jauh dari target ideal.
"Kalau yang bagus 12 persen, yang hebat 15 persen. Kita harus memiliki target minimal 10 persen," jelasnya.
Pernyataan Prabowo menekankan pentingnya konsolidasi manajemen, standar global, dan pengawasan yang ketat terhadap anak dan cucu perusahaan BUMN agar pengelolaan aset negara lebih efisien dan transparan.*
(in/dh)