JAKARTA– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, meskipun ekonomi global masih menghadapi ketidakpastian.
Menurut Purbaya, kondisi penerimaan negara hingga saat ini masih relatif baik, sehingga tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengubah postur APBN.
"Sebelumnya banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN-nya? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).
Baca Juga: Baru Februari, APBN 2026 Sudah Tekor Rp135,7 T, Ini Penjelasan Purbaya Purbaya menambahkan, APBN 2026 sejak awal memang dirancang dengan defisit agar pemerintah memiliki ruang untuk mendorong aktivitas ekonomi.
Pemerintah juga berupaya mempercepat penyerapan belanja agar dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha dapat dirasakan lebih cepat.
"Memang APBN didesain untuk defisit. Sekarang kami mendorong belanja lebih merata sepanjang tahun supaya dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian lebih terasa," katanya.
Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi jika tekanan ekonomi global meningkat dan berpotensi memengaruhi kondisi fiskal domestik. Penyesuaian kebijakan fiskal, termasuk perubahan APBN, tetap dimungkinkan jika situasi ekonomi ke depan memerlukan langkah tersebut.
Purbaya menekankan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi fiskal pemerintah. Pengelolaan APBN tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Selain itu, pemerintah memantau perkembangan sektor energi, terutama produksi minyak dan gas bumi, guna menopang penerimaan negara dan memperkuat ketahanan fiskal.*
(k/dh)