JAKARTA– Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seiring dinamika harga minyak dunia akibat konflik Iran-Israel dan Amerika Serikat.
Menurut Misbakhun, pergerakan harga minyak sangat fluktuatif. Pada awal pekan harga minyak sempat menembus 100 dolar AS per barel, namun kemudian turun kembali ke kisaran 80 dolar AS.
Baca Juga: Advokasi Hukum “On the Track”, Pemko Binjai Raih Empat Penghargaan dari Kemenkum Sumut Kondisi ini, kata Misbakhun, menuntut pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipatif agar APBN tetap terjaga dan inflasi tidak meluas.
"Kita menghadapi ketidakpastian akibat perang ini. Harga minyak yang naik turun secara tajam membuat pemerintah harus menyiapkan banyak skenario yang bersifat bantalan terhadap APBN," ujar Misbakhun, Selasa (10/3/2026).
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, dalam APBN, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sekitar 70 dolar AS per barel.
Ketika harga minyak dunia melampaui angka tersebut, potensi risiko terhadap fiskal negara meningkat.Misbakhun menegaskan, pemerintah memiliki dua opsi jika harga minyak naik tajam: menaikkan harga BBM bersubsidi atau menanggung sebagian kenaikan melalui subsidi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
"Kalau masih bisa di-absorb oleh negara, maka negara mengambil alih agar masyarakat tetap terlindungi daya belinya. Namun, kenaikan harga BBM juga dapat mendorong inflasi karena biaya transportasi dan pangan meningkat," katanya.
Politikus asal Kalimantan itu menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi untuk menekan tekanan inflasi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional.*
(dw/dh)