PADANG — Pelatihan vokasi tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan hal ini saat membuka rangkaian Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), webinar, dan short course di BPVP Padang, Senin (2/3/2026).
"Pelatihan harus menghasilkan kompetensi yang diakui dan dibutuhkan pasar kerja. Jika pelatihan tidak meningkatkan peluang kerja, pendekatannya harus diperbaiki bersama," ujar Afriansyah Noor.
Baca Juga: Bendungan Rp144 Juta di Siharang Karang Diduga Bocor dan Tanpa Pondasi, Polres Padangsidimpuan Periksa Tomas Lembah Lubuk Manik Ia menambahkan, efektivitas pelatihan vokasi ditentukan oleh perencanaan berbasis informasi pasar kerja yang akurat dan mutakhir.
Dengan demikian, program yang diselenggarakan dapat selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
BPVP Padang, menurut Wamenaker, terus memperkuat kemitraan strategis dengan dunia usaha dan industri untuk menjamin lulusan pelatihan dapat terserap secara maksimal.
Selain itu, pelatihan juga bersifat inklusif, membuka akses bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan, sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara.
"Pelatihan vokasi harus membuka akses seluas-luasnya, termasuk bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Kita ingin semua memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang kerja," jelasnya.
BPVP Padang juga menggandeng berbagai lembaga, termasuk BP3MI untuk akses pasar kerja luar negeri dan Universitas Negeri Padang dalam pengembangan kebekerjaan berbasis heritage.
Program pelatihan singkat yang disesuaikan kebutuhan masyarakat dan tren pasar kerja pun terus digalakkan.
Dengan penguatan Pelatihan Berbasis Kompetensi, integrasi link and match dengan industri, pemanfaatan informasi pasar kerja, serta kolaborasi strategis, Kemnaker menargetkan peningkatan jumlah lulusan tersertifikasi, peningkatan peluang kerja, serta produktivitas tenaga kerja di Sumatera Barat sepanjang 2026.*