JAKARTA — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 berada di kisaran 5,5 hingga 5,6 persen.
Target tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi kuartal IV 2025, seiring dengan peningkatan stimulus fiskal menjelang Idulfitri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan dorongan pertumbuhan berasal dari kenaikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta Bonus Hari Raya (BHR) untuk pengemudi ojek daring.
Baca Juga: Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Warga, Pemkab Labuhanbatu Selatan Hadir Lewat Pasar Murah "Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama diharapkan lebih tinggi dari kuartal sebelumnya. Targetnya di kisaran 5,5 sampai 5,6 persen," ujar Airlangga di Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.
Nilai THR ASN tahun ini mencapai Rp 55 triliun atau meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun lalu.
Pemerintah mengalokasikan Rp 22,2 triliun dari APBN untuk 2,4 juta ASN pusat, TNI, dan Polri; Rp 20,2 triliun dari APBD bagi 4,3 juta ASN daerah; serta Rp 12,7 triliun untuk 3,8 juta pensiunan.
Komponen THR dibayarkan penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau kinerja sesuai ketentuan. Pemerintah menegaskan bahwa THR berbeda dengan gaji ke-13.
Untuk sektor swasta, pemerintah mewajibkan perusahaan membayar THR secara penuh dan paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri.
Pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun berhak menerima satu bulan upah, sedangkan yang kurang dari satu tahun diberikan secara proporsional.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah pekerja penerima upah tercatat mencapai 26,5 juta orang.
Total THR sektor swasta diperkirakan mencapai Rp 124 triliun, yang diharapkan mendorong konsumsi domestik secara signifikan.
Selain THR, pemerintah juga mendorong konsumsi melalui Bonus Hari Raya bagi pengemudi ojek daring. Tahun ini, BHR diberikan kepada lebih dari 850 ribu mitra dengan total nilai sekitar Rp 220 miliar.