JAKARTA — Isu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kembali menguat dalam peta kebijakan energi nasional.
Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada 2032 di Bangka Belitung dengan kapasitas 250 MW, disusul proyek kedua di Kalimantan Barat pada 2033 dengan kapasitas serupa.
Total awal yang disiapkan mencapai 500 MWe, dengan proyeksi pengembangan hingga 7 GWe pada 2040.
Baca Juga: PT Pertamina Hulu Mahakam Operasikan Platform WPS-5, Produksi Gas Baru Capai Puluhan Juta Kaki Kubik per Hari Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa energi nuklir memiliki nilai strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung agenda dekarbonisasi.
Pernyataan itu disampaikan dalam Kick-off Forum Nuclear Energy Awareness for Indonesia's Low-Carbon Future, yang digelar oleh PLN bekerja sama dengan Tony Blair Institute for Global Change dan Ecanid, Rabu (11/2).
"Seluruh kebijakan energi nasional harus memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan energinya, baik dari sumber dalam negeri maupun impor, sambil tetap berkomitmen pada dekarbonisasi menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat," tegas Eddy.
Eddy menyoroti paradoks sektor energi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia kaya sumber daya alam, mulai dari batu bara hingga potensi energi baru dan terbarukan.
Di sisi lain, ketergantungan pada komoditas tertentu dan volatilitas pasar global menjadi ancaman terhadap stabilitas pasokan dan harga energi.
Karena itu, transisi energi tidak bisa semata berbasis idealisme hijau. Lima aspek krusial harus dipertimbangkan: ketersediaan, keterjangkauan, kesiapan teknologi, keberlanjutan lingkungan, dan keandalan sistem.
Dalam kerangka ini, nuklir dipandang sebagai opsi strategis: mampu menghasilkan listrik skala besar dengan emisi rendah, mendukung kebutuhan baseload listrik nasional yang terus meningkat.
Eddy menekankan kompleksitas pembangunan PLTN. Proyek nuklir bukan sekadar infrastruktur, tetapi proyek teknologi tinggi dengan konsekuensi jangka panjang.
Pengelolaan limbah radioaktif, pembiayaan besar, kesiapan teknologi, serta standar keselamatan internasional menjadi prasyarat mutlak.