JAKARTA – Industri perfilman nasional, meski menunjukkan angka penonton yang tinggi dan pangsa pasar domestik mencapai 65 persen, dinilai belum sepenuhnya sehat dan merata bagi seluruh pelakunya.
Hal ini disampaikan Budi Mulyawan, Pendiri Jaya Center Foundation dan Pembina Jakarta Millennial Film Festival (JMFF) 2026, dalam pertemuan dengan Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan RI, Syaifullah, S.E., M.Ec., Ph.D, pada Kamis (26/2/2026).
Menurut Budi, keberhasilan kuantitatif tersebut tidak bisa menutupi masalah struktural di industri film Indonesia, yang masih terpusat pada rumah produksi besar.
Baca Juga: Kapuspenkum Jelaskan Alasan Kunjungan Jaksa Agung ke Kejaksaan Tinggi Sumut Sineas independen dan UMKM film di daerah kerap menghadapi keterbatasan pendanaan, distribusi, dan perlindungan kerja.
"Kalau kita hanya melihat dari sisi jumlah penonton dan dominasi pasar, memang membanggakan. Tapi pertanyaannya, siapa yang paling banyak menikmati keuntungan itu? Apakah sudah merata sampai ke komunitas dan pelaku film di daerah?" ujar Budi.
Budi menekankan urgensi demokratisasi perfilman berbasis UMKM sebagai solusi pemerataan kesempatan dan penguatan industri secara berkelanjutan. Ia menilai reformasi ini penting dari perspektif sosial, ekonomi, dan budaya.
Dari sisi sosial, demokratisasi membuka peluang bagi talenta muda dari seluruh Indonesia, termasuk Papua, Sumatera, Kalimantan, dan NTT, untuk berkarya profesional.
"UMKM film bisa menjadi laboratorium kreatif bagi SDM lokal," katanya. Ia juga menyoroti keadilan kerja bagi kru film, yang sering menghadapi jam kerja ekstrem tanpa jaminan sosial yang jelas.
Dari sisi ekonomi, Budi menegaskan bahwa produksi film, bahkan skala kecil, bisa menggerakkan UMKM lokal, membuka lapangan kerja, dan mempromosikan pariwisata daerah.
Skema pembiayaan inklusif seperti pinjaman lunak, matching fund, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro dianggap kunci agar UMKM film tetap kompetitif.
Dari sisi budaya, demokratisasi berbasis UMKM akan mendorong keberagaman cerita dan identitas nasional.